DENPASAR, Cakra.i-news.site — Polemik gas subsidi di Bali memasuki babak baru. Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi sorotan. Bukan karena kritik kerasnya terhadap dugaan “pemain gas oplosan”, melainkan karena usaha laundry yang disebut milik anaknya, Gusti Ngurah Wedatama, diduga menggunakan LPG 3 kilogram—gas bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro.
Usaha tersebut dikenal dengan nama Mood Laundry, beralamat di Jalan Drupadi, Denpasar Timur. Informasi yang beredar menyebutkan adanya penggunaan tabung melon untuk operasional usaha. Dugaan inilah yang memantik reaksi keras sejumlah tokoh masyarakat.
Tokoh Denpasar, Gung Indra, menyebut situasi tersebut sebagai ironi. “Kalau benar usaha komersial menggunakan gas subsidi, sementara orang tuanya vokal mengkritik pelanggaran distribusi, ini kontradiksi serius. Publik berhak mempertanyakan konsistensi,” ujarnya.
Dugaan Pelanggaran: Apa Saja Unsurnya?
LPG 3 kg merupakan program subsidi negara. Distribusinya diatur ketat agar tepat sasaran. Secara hukum, penggunaan oleh usaha yang tidak memenuhi kriteria dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan distribusi barang subsidi.
Ketentuan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal 55 UU Migas menyatakan:
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan/atau gas bumi yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Dalam konteks dugaan ini, unsur pelanggaran bisa mencakup:
- Penggunaan tidak sesuai peruntukan – Jika usaha berskala komersial menggunakan LPG subsidi tanpa memenuhi kriteria usaha mikro.
- Pembelian berulang untuk operasional usaha – Bila terdapat pola pembelian dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan bisnis.
- Motif ekonomi – Penggunaan LPG subsidi untuk menekan biaya produksi usaha.
Jika ditemukan unsur kesengajaan atau manipulasi distribusi, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan.
Bukan Sekadar Soal Hukum, Tapi Integritas
Di luar ancaman pidana, polemik ini berkembang menjadi ujian moral. Sosok yang selama ini dikenal keras mengkritik dugaan penyimpangan distribusi gas kini dihadapkan pada tudingan yang menyentuh lingkaran terdekatnya.
Publik menilai, konsistensi adalah kunci. Ketika kritik diarahkan keluar, standar etik yang sama juga diharapkan berlaku ke dalam. Jika benar terjadi pelanggaran, maka kredibilitas menjadi taruhan besar. Sebaliknya, jika tudingan ini tidak berdasar, klarifikasi terbuka menjadi langkah penting untuk menghentikan spekulasi.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak usaha maupun keluarga terkait dugaan tersebut. Aparat penegak hukum juga belum menyampaikan adanya proses penyelidikan.
Subsidi untuk Siapa?
Subsidi energi adalah hak rakyat kecil. Ketika barang subsidi digunakan oleh pihak yang tidak berhak—jika itu terbukti—yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat rentan yang bergantung pada harga terjangkau.
Polemik ini kini bergulir di ruang publik. Apakah akan berhenti sebagai isu media sosial atau berlanjut ke proses hukum, publik menunggu jawaban.
Di era keterbukaan, integritas tak hanya diukur dari kerasnya suara, tetapi dari kesesuaian antara kata dan perbuatan.
Catatan Redaksi:
Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
( Fs )
